Pembangunan suatu bangsa, tentu harus terintegrasi. Bukan hanya berbicara fisik infrastrukturnya. Tapi pembangunan juga harus menyentuh sisi manusia. Apakah itu pemberdayaan manusia dari sisi ekonomi atau bahkan dari sisi kesejahteraannya.
Sering yang menjadi dilema pembangunan adalah siapa yang menikmatinya. Pembangunan dengan megah-megahan, pariwisata yang dipromosikan hingga mendunia, infrastruktur moderen dan canggih, tapi siapa yang menikmatinya. Bahkan lebih sering, rakyat kecil yang harusnya menikmati
itu justru tidak demikian.
Mereka tersingkir dari pembangunan-pembangunan bangsanya, yang justru tidak bisa dinikmati. Kemiskinan dan kesulitan ekonomi, justru semakin menjadi. Sementara di satu sisi, pemerintah membanggakan dengan menyebut sudah membangun sekian infrastruktur, pelancong meningkat, dan seterusnya. Tapi rakyatnya tidak diberi ruang untuk ikut dalam proses pembangunan itu.
Pada akhirnya, muncul persoalan kalau pembangunan hanya dinikmati oleh elit-elit saja, dan rakyat tetaplah penonton dari jarak jauh. Tanpa bisa menikmati hasil pembangunan, yang menurut Sila ke-5 Pancasila sebagai "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
Lalu, adakah model pembangunan yang mengintegrasikan kesejahteraan rakyat dengan giat pembangunan infrastruktur? Sedikit cerita mungkin bisa membuka diskusi kita bagaimana pembangunan yang terintegrasi itu.
Pada Kamis 6 Oktober 2016 pagi pukul 07.00 WIB, kami berkesempatan ikut rombongan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, serta sejumlah menteri untuk melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Natuna, seperti diketahui adalah pulau terdepan Indonesia. Bahkan berhadapan langsung dengan Laut China Selatan. Istilahnya Natuna sebagai gerbang Indonesia. Lalu bagaimana kondisi masyarakatnya?
Sebagai wilayah terdepan, tentu tidak bisa dibilang sudah cukup. Buktinya, infrastruktur penunjang seperti transportasi dan kegiatan ekonomi mereka, masih jauh dari harapan. Padahal, mereka adalah pintu gerbang Indonesia. Intinya, pembangunan kemaritiman belum menyentuh pada persoalan pokok.
Karena kepulauan, tentu nelayan adalah mata pencaharian kebanyakan warga. Potensi sumber daya laut, sebut saja ikan, sangat besar. Kalau dikelola dengan baik, moderen, ternyata bisa menciptakan perputaran ekonomi yang dahsyat. Perputaran ekonominya bahkan diprediksi ratusan miliar rupiah. Sebuah angka yang fantastis untuk menuju kesejahteraan rakyat.
Kita lihat lagi, bagaimana negara hadir untuk membela rakyatnya dan menjaga harga diri Negara. Sebelumnya, persoalan di Natuna adalah praktik illegal fishing. Baik itu dari Thailand, Vietnam bahkan China yang beberapa waktu akhir ini memicu ketegangan setelah kapal-kapal mereka ditangkap.
"Jadi dua tahun ini kita telah melakukan sebuah tindakan-tindakan penegakan hukum untuk IUU (illegal Unreported Unregulated) yang terus menerus kita lakukan dalam jangka dua tahun dan kita tahu semuanya lebih dari 7 ribu kapal yang biasanya menguras kekayaan sumber daya laut kita, sekarang ini dapat dibilang berhenti," jelas Presiden Jokowi saat itu.
Tentu negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebab banyak nelayan di Natuna yang tangkapannya menurun akibat praktik illegal fishing. Mereka juga kalah dalam peralatan kapal tangkap, dimana negara-negara lain seperti China, sudah menggunakan kapal dengan kapasitas besar dan tentu jumlah tangkapannya jauh lebih banyak.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat itu juga mengatakan, penegakan hukum dengan menenggelamkan kapal yang melakukan illegal fishing, adalah termasuk cara untuk melakukan recovery laut di Natuna.
"Karena sebetulnya saat sekarang Natuna sudah membaik 200-an persen lebih di banding sebelumnya tangkapan nelayan. Tetapi dibanding dengan kesuburan masih belum. Jadi kita harapkan dalam 2 tahun ini kita jaga, kita tangkap dengan betul ikannya akan tambah banyak. Kita harapkan potensi 400 ribu ton yang diharapkan itu paling tidak kita bisa ambil 100-200 ribunya kita boleh tangkap 50 persennya. Jadi saya harapkan dalam 2-3 tahun," kata Susi.
Dengan realitas kondisi seperti ini, sebenarnya terlihat pembangunan itu menyentuh rakyat dan dinikmati hasilnya juga oleh rakyat. Lalu, bagaimana dengan infrastrukturnya?
Dalam kesempatan kunjungan kerja ke Natuna, kami juga diberi kesempatan untuk melihat pembangunan cold storage dan pangkalan militer di Selat Lampa. Perjalanan dari Bandara Rinai menggunakan helikopter, memakan waktu sekitar 20 menit. Sementara kalau lewat darat, diperkirakan lebih dari dua jam.
Indonesia, memang saatnya harus menjadi produsen dari produk-produk yang dihasilkan sendiri. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, selalu menceritakan saat Indonesia mengalami boming kayu dan minyak era 1980-an.
Tanpa sadar, kita hanya mengekspor bahan-bahan mentah. Sementara barang jadi, kembali masuk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal.
Tanpa disadari, eksploitasi itu mengakibatkan kita kehabisan bahan mentah, eksploitasi besar-besaran tapi sebenarnya tidak banyak yang diuntungkan.
Keberadaan cold storage, yang nantinya akan langsung mengolah hasil laut dari perairan Natuna, memang menjadi suatu kebutuhan. Dengan begitu, nelayan di daerah tersebut diberdayakan dengan baik.
Di tengah-tengah aktivitas masyarakat, khususnya yang berada di kepulauan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Natuna ini, negara juga harus hadir.
Maka sudah sangat tepat, ketika pemerintah membangun kekuatan militer yang lebih kuat di Natuna. Di satu sisi, sebagai gerbang depan, maka penjagaan harus ada ketat.
Tetapi di sisi lain, negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang aktivitasnya rawan diserobot negara lain. Sementara rakyat tidak kuasa dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Maka sudah tepat, di dekat cold storage tersebut dibangun armada laut TNI. Sinergisitas seperti ini yang harus dilakukan.
Bukan menjadi rahasia lagi, dimana saat nelayan Natuna mencari ikan, nelayan dari negara-negara lain juga ada. Bahkan beberapa diketahui masuk ke perairan Indonesia dan melakukan aktivitas penangkapan ikan.
Dengan adanya TNI dan armada-armada pendukungnya, para nelayan menjadi tenang karena ada yang mengawal mereka. Potensi laut, bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia sendiri.
Natuna yang awalnya terkesan tanpa pengawasan, sehingga banyak kapal-kapal besar dari luar negeri yang melakukan illegal fishing, kini dalam dua tahun belakangan, mulai ditertibkan.
Ini semua, sebagai langkah awal untuk mengembalikan perairan Natuan pada fungsi sebenarnya. Terkadang juga, kita sering mengatakan Indonesia adalah negara maritim, dengan dua pertiga dari wilahnya adalah laut, potensi lautnya sangat besar, tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Jargon lama itu, harus dikembalikan bahwa memang negara maritim
Indonesia, harus bisa memanfaatkan potensi itu untuk kemakmuran rakyatnya. Kini, illegal fishing di Natuna sendiri menurun drastis, bahkan mungkin tidak ada lagi.
"Berhenti (ilegal fishing) itu akan menyebabkan kembalinya ekosistem laut kita pulih normal sehingga apa, kalau dilihat dari citra satelit, klorofilnya menjadi lebih hijau lagi. Ini nanti kalau pada posisi yang normal kembali, pulih kembali, nanti produksi ikan kita akan meningkat melipat. Ini arahnya ke sana. kalau ini sudah, artinya apa, kita menata kembali industri perikanan kita baik yang tingkat nelayan, yang tingkat di atasnya, pengusaha kecil, yang tingkat industri, akan kita tata kembali," papar Presiden Jokowi.
Sering yang menjadi dilema pembangunan adalah siapa yang menikmatinya. Pembangunan dengan megah-megahan, pariwisata yang dipromosikan hingga mendunia, infrastruktur moderen dan canggih, tapi siapa yang menikmatinya. Bahkan lebih sering, rakyat kecil yang harusnya menikmati
itu justru tidak demikian.
Mereka tersingkir dari pembangunan-pembangunan bangsanya, yang justru tidak bisa dinikmati. Kemiskinan dan kesulitan ekonomi, justru semakin menjadi. Sementara di satu sisi, pemerintah membanggakan dengan menyebut sudah membangun sekian infrastruktur, pelancong meningkat, dan seterusnya. Tapi rakyatnya tidak diberi ruang untuk ikut dalam proses pembangunan itu.
Pada akhirnya, muncul persoalan kalau pembangunan hanya dinikmati oleh elit-elit saja, dan rakyat tetaplah penonton dari jarak jauh. Tanpa bisa menikmati hasil pembangunan, yang menurut Sila ke-5 Pancasila sebagai "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
Lalu, adakah model pembangunan yang mengintegrasikan kesejahteraan rakyat dengan giat pembangunan infrastruktur? Sedikit cerita mungkin bisa membuka diskusi kita bagaimana pembangunan yang terintegrasi itu.
Pada Kamis 6 Oktober 2016 pagi pukul 07.00 WIB, kami berkesempatan ikut rombongan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, serta sejumlah menteri untuk melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
 |
| Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, saat meninjau lokasi pembangunan Armada TNI AL di Selat Lampa, Natuna (Foto: Biro Pers Istana) |
Sebagai wilayah terdepan, tentu tidak bisa dibilang sudah cukup. Buktinya, infrastruktur penunjang seperti transportasi dan kegiatan ekonomi mereka, masih jauh dari harapan. Padahal, mereka adalah pintu gerbang Indonesia. Intinya, pembangunan kemaritiman belum menyentuh pada persoalan pokok.
Karena kepulauan, tentu nelayan adalah mata pencaharian kebanyakan warga. Potensi sumber daya laut, sebut saja ikan, sangat besar. Kalau dikelola dengan baik, moderen, ternyata bisa menciptakan perputaran ekonomi yang dahsyat. Perputaran ekonominya bahkan diprediksi ratusan miliar rupiah. Sebuah angka yang fantastis untuk menuju kesejahteraan rakyat.
Kita lihat lagi, bagaimana negara hadir untuk membela rakyatnya dan menjaga harga diri Negara. Sebelumnya, persoalan di Natuna adalah praktik illegal fishing. Baik itu dari Thailand, Vietnam bahkan China yang beberapa waktu akhir ini memicu ketegangan setelah kapal-kapal mereka ditangkap.
"Jadi dua tahun ini kita telah melakukan sebuah tindakan-tindakan penegakan hukum untuk IUU (illegal Unreported Unregulated) yang terus menerus kita lakukan dalam jangka dua tahun dan kita tahu semuanya lebih dari 7 ribu kapal yang biasanya menguras kekayaan sumber daya laut kita, sekarang ini dapat dibilang berhenti," jelas Presiden Jokowi saat itu.
 |
| Presiden Jokowi nampak serius mendengarkan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, tentang pembangunan cold storage di Selat Lampa, Natuna (Foto: Biro Pers Istana) |
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat itu juga mengatakan, penegakan hukum dengan menenggelamkan kapal yang melakukan illegal fishing, adalah termasuk cara untuk melakukan recovery laut di Natuna.
"Karena sebetulnya saat sekarang Natuna sudah membaik 200-an persen lebih di banding sebelumnya tangkapan nelayan. Tetapi dibanding dengan kesuburan masih belum. Jadi kita harapkan dalam 2 tahun ini kita jaga, kita tangkap dengan betul ikannya akan tambah banyak. Kita harapkan potensi 400 ribu ton yang diharapkan itu paling tidak kita bisa ambil 100-200 ribunya kita boleh tangkap 50 persennya. Jadi saya harapkan dalam 2-3 tahun," kata Susi.
Dengan realitas kondisi seperti ini, sebenarnya terlihat pembangunan itu menyentuh rakyat dan dinikmati hasilnya juga oleh rakyat. Lalu, bagaimana dengan infrastrukturnya?
Dalam kesempatan kunjungan kerja ke Natuna, kami juga diberi kesempatan untuk melihat pembangunan cold storage dan pangkalan militer di Selat Lampa. Perjalanan dari Bandara Rinai menggunakan helikopter, memakan waktu sekitar 20 menit. Sementara kalau lewat darat, diperkirakan lebih dari dua jam.
Indonesia, memang saatnya harus menjadi produsen dari produk-produk yang dihasilkan sendiri. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, selalu menceritakan saat Indonesia mengalami boming kayu dan minyak era 1980-an.
Tanpa sadar, kita hanya mengekspor bahan-bahan mentah. Sementara barang jadi, kembali masuk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal.
Tanpa disadari, eksploitasi itu mengakibatkan kita kehabisan bahan mentah, eksploitasi besar-besaran tapi sebenarnya tidak banyak yang diuntungkan.
Keberadaan cold storage, yang nantinya akan langsung mengolah hasil laut dari perairan Natuna, memang menjadi suatu kebutuhan. Dengan begitu, nelayan di daerah tersebut diberdayakan dengan baik.
Di tengah-tengah aktivitas masyarakat, khususnya yang berada di kepulauan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Natuna ini, negara juga harus hadir.
Maka sudah sangat tepat, ketika pemerintah membangun kekuatan militer yang lebih kuat di Natuna. Di satu sisi, sebagai gerbang depan, maka penjagaan harus ada ketat.
Tetapi di sisi lain, negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang aktivitasnya rawan diserobot negara lain. Sementara rakyat tidak kuasa dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Maka sudah tepat, di dekat cold storage tersebut dibangun armada laut TNI. Sinergisitas seperti ini yang harus dilakukan.
Bukan menjadi rahasia lagi, dimana saat nelayan Natuna mencari ikan, nelayan dari negara-negara lain juga ada. Bahkan beberapa diketahui masuk ke perairan Indonesia dan melakukan aktivitas penangkapan ikan.
Dengan adanya TNI dan armada-armada pendukungnya, para nelayan menjadi tenang karena ada yang mengawal mereka. Potensi laut, bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia sendiri.
Natuna yang awalnya terkesan tanpa pengawasan, sehingga banyak kapal-kapal besar dari luar negeri yang melakukan illegal fishing, kini dalam dua tahun belakangan, mulai ditertibkan.
Ini semua, sebagai langkah awal untuk mengembalikan perairan Natuan pada fungsi sebenarnya. Terkadang juga, kita sering mengatakan Indonesia adalah negara maritim, dengan dua pertiga dari wilahnya adalah laut, potensi lautnya sangat besar, tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Jargon lama itu, harus dikembalikan bahwa memang negara maritim
Indonesia, harus bisa memanfaatkan potensi itu untuk kemakmuran rakyatnya. Kini, illegal fishing di Natuna sendiri menurun drastis, bahkan mungkin tidak ada lagi.
"Berhenti (ilegal fishing) itu akan menyebabkan kembalinya ekosistem laut kita pulih normal sehingga apa, kalau dilihat dari citra satelit, klorofilnya menjadi lebih hijau lagi. Ini nanti kalau pada posisi yang normal kembali, pulih kembali, nanti produksi ikan kita akan meningkat melipat. Ini arahnya ke sana. kalau ini sudah, artinya apa, kita menata kembali industri perikanan kita baik yang tingkat nelayan, yang tingkat di atasnya, pengusaha kecil, yang tingkat industri, akan kita tata kembali," papar Presiden Jokowi.
Comments